Home/ Opini / Berita

Jumat, 01 September 2017 06:03 WIB

Hukum sebagai Penjamin Keadilan (Tidak) pada Semua Orang

Oleh. Moh Ramadhan


Hukum sebagai instrumen penting dalam menjalankan roda bernegara di Indonesia sebagai penjamin Hak dan Kewajiban Masyarakat pada negara dan sebaliknya.

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menerangkan Indonesia adalah negara Hukum yang mana Hukum merupakan landasan pacu negara dan masyarakat untuk melakukan segala sesuatu.

Setiap kebijakan yang di buat harus berlandaskan Hukum, hal tersebut menjadi konsekuensi bahwasannya Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai elemen penting dalam membangun negara.

Akan tetapi, norma yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut tidaklah sesuai dengan kondisi empiris bangsa Indonesia. Yang mana Hukum tidaklah di tempat kan pada koridor yang benar dan bahkan cenderung disalah gunakan oleh kepentingan elit atau pemiliki modal.

Selain itu. Dengan adanya hukum apakah keadilan mampu terakomodir seluruhnya? Apakah rakyat bisa merasakan keadilan?

Kemudian pertanyaan paling sederhana ialah, apa yang akan kmu lakukan ketika gadget mu hilang? 

Penulis mencoba menjawab berdasarkan inter subjektifitas penulis dengan melihat realitas yang ada. Bahwasannya ketika Gadget seseorang hilang mereka enggan untuk pergi kepolisi untuk melakukan laporan terhadap ketidak adilan gadget nya yg hilang, Karena sudah menjadi keyakinan umum di masyarakat Indonesia bahwasannya menyelesaikan masalah di kepolisian bukanlah pilihan yang tepat. 

Sederhana nya, bagaimana penegekan hukum dapat memberi keadilan apabila masyarakat masih tidak percaya pada institusi penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwasannya terdapat 3 unsur penting hukum yaitu, Substansi Hukum yang meliputi norma , Struktur Hukum yang meliputi aparat penegak hukum dan Kultur Hukum atau budaya penegakan hukum.

Pertama, Dengan mengaca pada teori tersebut maka dapat dilihat dalam hal Substansi hukum di Indonesia seperti undang-undang yang dalam proses pembentukan nya di bentuk oleh lembaga politik yaitu DPR. Hal ini kemudian jelas akan syarat dengan kepentingan tertentu.

Kedua, dalam hal struktur hukum yang meliputi aparat dan sistem penegakan hukum cenderung sangat rumit, para pencari keadilan enggan melapor dikarenakan rantai administrasi yang panjang. "Mengurus Gadget yang hilang di kepolisian bisa untuk membeli gadget baru" bahasa seperti itu yang terlintas dalam masyarakat. Sehingga perlunya pemangkasan rantai administrasi dalam penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Yang terahir, penegakan hukum tidaklah terlepas dari budaya hukum itu sendiri, kebiasaan buruk yang biasa terjadi adalah suap kepada penegakan hukum. Yang mana suatu kasus kualitas penanganan nya berbeda beda tergantung siapa orang nya dan berapa uangnya. Hal ini yang kemudian menciderai Hukum itu sendiri.

Maka menurut hemat penulis, pengakan hukum di Indonesia perlu dibenahi dan di tata ulang, kitab pidana kita yang masih produk kolonial merupakan fakta nyata bahwa para juris di Indonesia tidak mampu merumuskan kitab hukum pidana nya sendiri. Sehingga regulasi dan sanksi kepada oknum penegakan hukum yang tidak bertanggung jawab haruslah di pertegas guna menyelamatkan negara hukum indonesia ini.

Baca Juga

Opini
Kamis, 06 Desember 2018 04:17
STRATEGI RAMPUNGKAN SKRIPSI ALA HUMANIORA

 

Opini
Jumat, 06 Juli 2018 10:29
Generasi Muda Harus Melek Sejarah

 

Opini
Selasa, 05 Juni 2018 09:26
Cerpen: Cinta Paimin Painem

 

Opini
Senin, 22 Januari 2018 08:57
Balada Zaman, Krisis Teologi Al-Alaq!!!

 

Opini
Senin, 30 Oktober 2017 15:13
Demokrasi dan Bui untuk Kami

 

 

Politik  -  Sabtu, 20 April 2019 12:06

Penelehnews.com, Singosari- Angka dan Statistik mulai dipertanyakan keabsahannya secara moral hari-hari ini, begitu selesai pencoblosan dalam rangka pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden, anggota Legislatif, dan . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Sabtu, 20 April 2019 12:04
Aktivis Peneleh Surabaya Bedah Tema Sekolah Aktivis 

Penelehnews.com, Sidoarjo- Tanggal 19-21 April 2018, Aktivis Peneleh Regional Surabaya melangsungkan Sekolah Aktivis Peneleh Regional (SAPR). Agenda ini dilaksanakan di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, diikuti oleh aktivis dari . . .
Selengkapnya

 

Opini  -  Selasa, 08 Januari 2019 16:10
Englishopedia, Tempat Kursus Bahasa Inggris Gratis di Jogja

Penelehnews.com, Jogja- Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa mendatang. Dalam hidup ini setiap . . .
Selengkapnya

 

Opini  -  Kamis, 06 Desember 2018 04:17
STRATEGI RAMPUNGKAN SKRIPSI ALA HUMANIORA

Oleh : Destri Andriani Skripsi menjadi cemilan yang paling mengenyangkan bagi mahasiswa perguruan tinggi di tingkat akhir. Apapun strata sosialnya, cantik ataupun gantengnya, aktif atau tidak di organisasinya, rajin ataupun malasnya, . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Rabu, 05 September 2018 14:11
Dr. Ari Kamayanti Isi Materi di FGD Politeknik Imigrasi

Penelehnews.com, Malang- Dr. Ari Kamayanti, Peneliti Senior Peneleh Research Institute, memberi materi di acara Focus Group Discussion yang diadakan oleh Politeknik Imigrasi.Acara yang bertema Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, . . .
Selengkapnya