Home/ Politik / Berita

Senin, 17 Juli 2017 17:19 WIB

Pernyataan Sikap PB HMI: Menolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

Foto Ilustrasi logo HMI

Penelehnews.com, Jakarta - Hak Angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan (Controlling). Secara historis, Hak Angket sebagai penguatan posisi DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden. Namun, Hak Angket tersebut tidak tepat digunakan DPR karena melebihi batas untuk penyelidikan KPK. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, karena angket tersebut "dipaksakan" muncul ketika KPK berupaya menuntaskan mega skandal korupsi e-KTP.

HMI sebagai organisasi kemahasiswaan melihat, bahwa penggunaan angket tersebut telah melebihi batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), maka PB HMI menilai:

Satu. Hak Angket DPR terhadap KPK tidak jelas substansi dan tujuan yang hendak dicapai, faktanya materi angket dapat menggangu kinerja KPK yang sedang menyelesaikan penyidikan korupsi e-KTP. Sehingga tidak tepat DPR sebagai lembaga politik justru menyelidiki secara politik materi yang sedang diselidiki secara hukum (pro justicia) oleh KPK.

Dua. Hak Angket DPR sarat kepentingan politik, hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi e-KTP, namun berada di keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) angket DPR bahkan menjadi Ketua Pansus.

Tiga. Pansus Angket DPR cacat prosedural dan cacat substansi, karena dipaksakan disahkan ketika sejumlah anggota DPR melakukan interupsi hingga walk out. Kemudian, tidak tepat justru yang menjadi subjek angket adalah KPK selaku state indpendent agencies, padahal seharusnya yang harus diselidiki adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan program e-KTP.

Empat. Pansus DPR telah berlebihan dengan dalih klausul "pelaksanaan UU" dalam UU MD3 maka dapat mengangketkan KPK. Sebaliknya, Pansus DPR tidak mengaitkan dengan klausul kedua, yaitu kebijakan pemerintah penting, strategis, dan berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal rumusan Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 adalah kumulatif-alternatif sehingga harus dibuktikan unsur penting, strategis dan berdampak luas. Dapat disimpulkan, Pansus angket KPK tidak memahami nilai historis dan yuridis (original intent) hak angket masuk dalam Perubahan Kedua UUD RI 1945 (Pasal 20A ayat 2)

Lima. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime). Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa. Maka merupakan kesalahan fatal dan melawan hukum bagi siapapun yang berusaha menghalangi dalam hal ini melakukan kriminalisasi dan pelemahan terhadap agenda perjuangan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, kami dari PB HMI MPO menyatakan:

1. Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK, karena substansi angket bertentangan dengan upaya penyidikan (pro justicia) kasus e-KTP oleh KPK;

2. Mendesak agar partai politik menarik perwakilan dari Pansus Hak Angket, karena keberadaan Pansus angket cacat prosedural dan substansi;

3.  Mendukung Wadah Pegawai KPK untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

4. Mendukung agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang akuntabel dan tidak tebang pilih;

5. Mengintruksikan kepada seluruh Cabang-Cabang HMI di Indonesia melakukan aksi simpatik menolak pelemahan dan kriminalisasi KPK. 

Jakarta, 17 Juli 2017

Ketua Umum PB HMI: Muhammad Fauzi

Baca Juga

 

Berita Daerah  -  Selasa, 26 September 2017 05:47
Bus Kota tak Beroperasi, Pemkot Mataram Merugi 

PENELEHNEWS.COM, Mataram- Operasional Bus Rapid Transit (BRT) atau jalur khusus bus kota, hingga kini belum jelas. Dishub Pemkot Mataram pun merugi. Kendaraan bus yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terlihat . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Senin, 25 September 2017 05:39
Masyarakat Desa Sera Tengah Sumenep Peringati Bulan Moharrom dengan Tradisi Sorah

PENELEHNEWS.COM, Sumenep- Masyarakat Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, memperingati bulan Muharrom dengan tradisi Sorah, yaitu mengantarkan Ghenthar Sorah ke sanak famili dan tetangga dekat. Tradisi ini dilakukan . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Senin, 25 September 2017 05:21
IIBF Gelar Diskusi "Juguran Peradaban Hijrah untuk Negeri".

PENELEHNEWS.COM, Purwokerto - Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) mengadakan kegiatan dengan tema "Juguran Peradaban Hijrah untuk Negeri". Acara yang diselenggarakan di Pendopo Dirjo Putro Jl. Supriyadi no. 3 Purwokerto, Jawa . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Senin, 25 September 2017 05:02
Bank Indonesia bersama Masyarakat Ekonomi Syariah Banyumas Selenggarakan Diskusi "Kemandirian Ekonomi Pesantren"

PENELEHNEWS.COM, Purwokerto- Bank Indonesia (BI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah Banyumas bekerjasama melakukan diskusi bertema "Kemandirian Ekonomi Pesantren". Acara tersebut dilaksanakan di Gedung BI Perwakilan Purwokerto, pada . . .
Selengkapnya

 

Humaniora  -  Minggu, 24 September 2017 08:06
Aktivis Peneleh Regional Jakarta dan Pos Solidaritas Umat LDK Syahid Adakan Kegiatan "Sehari Bersama Anak Kampung Pemulung", Ciputat Tangerang Selatan

PENELEHNEWS.COM, Tangerang- Aktivis Peneleh Regional Jakarta bekerja sama dengan Pos Solidaritas Umat (PSU) LDK Syahid akan mengadakan Bakti Sosial di Kampung Pemulung, Ciputat, Tangerang Selatan. Bakti sosial yang mengangkat . . .
Selengkapnya