Home/ Politik / Berita

Senin, 17 Juli 2017 17:19 WIB

Pernyataan Sikap PB HMI: Menolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

Foto Ilustrasi logo HMI

Penelehnews.com, Jakarta - Hak Angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan (Controlling). Secara historis, Hak Angket sebagai penguatan posisi DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden. Namun, Hak Angket tersebut tidak tepat digunakan DPR karena melebihi batas untuk penyelidikan KPK. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, karena angket tersebut "dipaksakan" muncul ketika KPK berupaya menuntaskan mega skandal korupsi e-KTP.

HMI sebagai organisasi kemahasiswaan melihat, bahwa penggunaan angket tersebut telah melebihi batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), maka PB HMI menilai:

Satu. Hak Angket DPR terhadap KPK tidak jelas substansi dan tujuan yang hendak dicapai, faktanya materi angket dapat menggangu kinerja KPK yang sedang menyelesaikan penyidikan korupsi e-KTP. Sehingga tidak tepat DPR sebagai lembaga politik justru menyelidiki secara politik materi yang sedang diselidiki secara hukum (pro justicia) oleh KPK.

Dua. Hak Angket DPR sarat kepentingan politik, hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi e-KTP, namun berada di keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) angket DPR bahkan menjadi Ketua Pansus.

Tiga. Pansus Angket DPR cacat prosedural dan cacat substansi, karena dipaksakan disahkan ketika sejumlah anggota DPR melakukan interupsi hingga walk out. Kemudian, tidak tepat justru yang menjadi subjek angket adalah KPK selaku state indpendent agencies, padahal seharusnya yang harus diselidiki adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan program e-KTP.

Empat. Pansus DPR telah berlebihan dengan dalih klausul "pelaksanaan UU" dalam UU MD3 maka dapat mengangketkan KPK. Sebaliknya, Pansus DPR tidak mengaitkan dengan klausul kedua, yaitu kebijakan pemerintah penting, strategis, dan berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal rumusan Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 adalah kumulatif-alternatif sehingga harus dibuktikan unsur penting, strategis dan berdampak luas. Dapat disimpulkan, Pansus angket KPK tidak memahami nilai historis dan yuridis (original intent) hak angket masuk dalam Perubahan Kedua UUD RI 1945 (Pasal 20A ayat 2)

Lima. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime). Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa. Maka merupakan kesalahan fatal dan melawan hukum bagi siapapun yang berusaha menghalangi dalam hal ini melakukan kriminalisasi dan pelemahan terhadap agenda perjuangan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, kami dari PB HMI MPO menyatakan:

1. Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK, karena substansi angket bertentangan dengan upaya penyidikan (pro justicia) kasus e-KTP oleh KPK;

2. Mendesak agar partai politik menarik perwakilan dari Pansus Hak Angket, karena keberadaan Pansus angket cacat prosedural dan substansi;

3.  Mendukung Wadah Pegawai KPK untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

4. Mendukung agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang akuntabel dan tidak tebang pilih;

5. Mengintruksikan kepada seluruh Cabang-Cabang HMI di Indonesia melakukan aksi simpatik menolak pelemahan dan kriminalisasi KPK. 

Jakarta, 17 Juli 2017

Ketua Umum PB HMI: Muhammad Fauzi

Baca Juga

 

Berita Daerah  -  Rabu, 05 September 2018 14:11
Dr. Ari Kamayanti Isi Materi di FGD Politeknik Imigrasi

Penelehnews.com, Malang- Dr. Ari Kamayanti, Peneliti Senior Peneleh Research Institute, memberi materi di acara Focus Group Discussion yang diadakan oleh Politeknik Imigrasi.Acara yang bertema Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Selasa, 28 Agustus 2018 14:31
Pendaftaran Peneleh Youth Volunteer Camp IV Blitar

Penelehnews.com, Blitar- Peneleh Youth Volunteer Camp (PYVC) kembali membuka pendaftaran peserta. Kali ini, PYVC akan diselenggarakan di Blitar, Jawa Timur.Sebelumnya, PYVC III yang diadakan di Kediri, mengambil tema tentang budaya. . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Senin, 27 Agustus 2018 08:45
Aktivis Peneleh Surabaya Menyepakati Proyek Bersama

Rumahpeneleh.or.id, Surabaya- Peserta Sekolah Aktivis Peneleh Regional (SAPR) Surabaya berhasil menyusun proyek bersama, yang dinamai Wadoel (Wayahe Doelanan). Proyek ini berbasis temuan dan data penelitian yang dilakukan . . .
Selengkapnya

 

Berita Daerah  -  Sabtu, 11 Agustus 2018 10:12
Pengumuman Peserta Peneleh Youth Volunteer Camp III 

Penelehnews.com, Kediri- Berikut nama-nama calon peserta yang berhak mengikuti seluruh rangkaian Program PYVC III Kediri.PYVC adalah salah satu jalur pengkaderan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Peneleh. Di PYVC ini fokus pada . . .
Selengkapnya

 

 -  Selasa, 07 Agustus 2018 17:13
Pendaftaran Peserta Sekolah Relawan Riset Peneleh 5 Palu

Pendaftaran Peserta Relawan Riset Peneleh 5.Peneleh Research Institute bersama Universitas Muhammadiyah Palu mengajak bapak, ibu, saudara/i untuk mengikuti program riset berpihak yang akan dilaksanakan pada Jumat-Minggu, 20-23 . . .
Selengkapnya